melalui blog ini, saya akan memosting beberapa soal yang dapat kalian pelajari untuk menghadapi lomba LCC 4 Pilar kebangsaan.
4 pilar tersebut yaitu pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal ika, dan NKRI.
SELAMAT MENCOBA !
SEMOGA SUK
LOMBA CERDAS CERMAT 4 PILAR KEBANGSAAN
LEMBAR SOAL
Materi Lomba : Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, TAP
MPR, NKRI, Bhineka Tunggal Ika
Hari /
Tanggal :
Alokasi
Waktu : 60 Menit
Dimulai
Pukul : 08.30 WIB
Diakhiri
Pukul : 09.30 WIB
PETUNJUK UMUM
1.
Untuk soal pilihan ganda menggunakan Lembar Jawaban
Komputer (LJK)
2.
Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada Lembar
Jawaban Komputer
3.
Tulis nomor peserta anda pada Lembar Jawaban Komputer,
kemudian hitamkan bulatan pada kolom nomor peserta anda.
4.
Hitamkan secara penuh jawaban yang Anda anggap paling
benar :
Contoh :
5.
Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
6.
Laporkan kepada pengawas ruang bila terdapat tulisan
kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang.
7.
Jumlah soal sebanyak 50 butir pilihan ganda
8.
Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada
pengawas ruang
SELAMAT BERLOMBA
1.
Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah …
a.
pemanfaatan sumber dana kurang jelas dan tidak transparan
b.
kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan
c.
kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan
bersifat personal
d.
dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum
e.
kekuasaan BPKP tidak jelas karena sangat tergantung kepada
presiden
2.
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea
ke empat adalah …
a. memotivasi
spiritual yang luhur yang bersifat religius
b.
momentum yang harus dimanfaatkan
untuk menyatakan kemerdekaan
c. pengukuhan
pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
d. susunan
negara, fungsi serta tujuan negara RI
e. motivasi
nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
3.
Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD
NRI 1945 adalah …
a. kemerdekaan
Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME
b. adanya
momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan
c. kemerdekaan
Indonesia harus diisi dengan program pembangunan
d. pemerintahan
Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
e. kehidupan
bangsa Indonesia yang seimbangan antara material dan spiritual
4
Hubungan antara pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI
1945 dengan Pembangunan Nasional adalah …
a.
berhasilnya pembangunan nasional dipengaruhi oleh
cita-cita moral rakyat yang luhur
b. berhasilnya
pembangunan nasional sangat ditentukan oleh persatuan segenap bangsa Indonesia
c. pembangunan
nasional berjalan lancar apabila didasarkan pada musyawarah untuk mufakat
d. berhasilnya
pembangunan nasional dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
e.
pembangunan nasional berjalan lancar apabila dilandasi keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia
5.
Pokok Pikiran dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat
Tuhan YME adalah yang…
a. Pertama d. Keempat
b. Kedua e. Pertama dan Keempat
c. Ketiga
6.
Salah satu kesepakatan dasar sebelum MPR melakukan
perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ....
a.
perubahan UUD melalui referendum
b.
mempertegas sistem
presidensial
c.
pemilihan presiden melalui pemilu secara langsung
d.
mengubah seluruh isi UUD 1945
e.
pembentukan DPD
7.
Dasar hukum
perubahan UUD Negara RI 1945 adalah ……
a.
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum
b.
pasal 37 UUD 1945
c.
Hasil kesepakatan MPR dalam sidang umum
d.
UU No. 75 tahun 1959 tentang dekrit presiden
e.
Demonstrasi mahasiswa tahun 1998
8.
Salah satu tujuan dilakukannya perubahan UUD Negara RI
1945 adalah ……
a.
memudahkan pergantian presiden dan wakil presiden
b.
terciptanya penyederhanaan ketatanegaraan RI
c.
terciptanya penyederhanaan sistem kepartaian
d.
tuntutan reformasi 1998
e.
menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan
perlindungan HAM
9.
Perubahan UUD Negara RI 1945 dilakukan dengan tetap
mempertahankan naskah aslinya. Hal ini
dikenal dengan istilah ….
a.
adenium d. addendum
b.
adelia e. referendum
c.
adentium
10. Sistematika UUD Negara RI tahun 1945 setelah di ubah terdiri atas......
a.
Pembukaan dan pasal-pasal.
b.
Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
c.
Pembukaan,
pasal-pasal dan penjelasan
d.
Pasal-pasal dan penjelasan
e.
Pembukaan, batang tubuh, dan aturan peralihan
11. Berdasarkan
Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundangan,
kedudukan Pancasila berdasarkan Tap tersebut adalah sebagai … .
a. Sumber
Hukum Dasar Nasional d.
Kepribadian bangsa
b. Dasar
Negara e. Cita – cita nasional
c. Pandangan
Hidup
12. Sebelum
dibentuknya MPR/DPR berdasarkan hasil pemilu, pelaksanaan Badan Legislatif dipegang oleh … .
a. MPRS d. DPAS
b. KNIP e. BPUPKI
c. DPRS
13. Pengesahan
hasil amandemen ke-4 UUD NRI 1945 dilaksanakan pada … .
a.
21 Mei 1998 d. 16 Agustus 2000
b.
10 Agustus 1999 e. 10 Agustus 2003
c.
10 Agustus 2002
14. Pada
hakikatnya landasan hukum yang menjelaskan tentang kewajiban dasar warga negara
dalam menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara
adalah ...
a. TAP MPR No. XX/MPRS/1966
b.
Pembukaan UUD 1945 alinea I d. Pembukaan UUD 1945 alinea III
c.
Pembukaan UUD 1945 alinea II e. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
15. Anggota
MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota DPD 2009 – 2014 berjumlah …..
a.
128
orang d. 136 orang
b.
132
orang e. 138 orang
c.
134
orang
16. Jumlah anggota MPR periode 2009 –
2014 adalah ….
a.
500
orang
b.
550
orang d. 750 orang
c.
678
orang e. 1000 orang
17. Pancasila
memiliki dimensi pengembangan yang diperlukan guna memelihara dan memperkuat
relevansinya dari masa ke masa. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran dari
dimensi....
a. realitas d. dinamis
b. idealisme e. fleksibilitas
c. demokrasi
18. Pada
hakikatnya Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh
panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai …..
a. Dasar Negara.
b. Jiwa bangsa Indonesia.
c. Sumber Hukum Dasar Nasional
d. Pandangan
Hidup bangsa Indonesia
e. Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
19. Semua
tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan
pancaran dari semua Sila Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan penjabaran
fungsi Pancasila sebagai …..
a. Dasar Negara
b. Pandangan Hidup bangsa Indonesia.
c. Jiwa bangsa Indonesia.
d. Sumber Hukum Dasar Nasional
e. Perjanjian Luhur bangsa Indonesia
20. Perhatikan
data dibawah ini :
1.Cinta akan
kemajuan dan pembangunan
2.Pimpinan kerakyatan adalah hikmat
kebijaksanaan yang landasi akal sehat.
3.Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
serta menghormati orang lain.
4.Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam
permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan
data diatas yang merupakan Implementas dari Nilai Kerakyatan terdapat pada
nomor …..
a. 1 dan 3 d. 2 dan
4
b. 1 dan 4 e. 3 dan 4
c. 1 dan 2
21. Pada
hakikatnya bagian dan materi dalam UUD
Negara RI Tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan sekalipun oleh MPR
hasil pemilihan umum adalah …
a.
Aturan Peralihan
b.
Aturan Tambahan
c.
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
d.
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
e.
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
22. Salah
satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum, yaitu …
a.
Naskah baru perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan naskah asli sebelumnya
b.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan
naskah perubahan yang baru
c.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan
naskah perubahan baru
d.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan
naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
e.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digabungkan dengan
naskah perubahan baru ditambah dengan aturan peralihan
23. Perhatikan
data berikut :
1.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang
Dasar,
2.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6.
Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang
merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum diadakannya Perubahan
UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
a. 1,
2, dan 3
b. 3,
4, dan 5
c. 2,
4, dan 6
d. 3,
4, dan 6
e. 1,
3, dan 5
24. Perhatikan data berikut :
1.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang
Dasar,
2.
Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
3.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
4.
Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
5.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
6.
Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta
Berdasarkan data diatas yang
merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya
Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
a. 1,
2, dan 3
b. 3,
4, dan 5
c. 2,
4, dan 6
d. 3,
4, dan 6
e. 4,
5, dan 6
25. Menurut
Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya menyatakan tentang ….
a.
Indonesia adalah negara kesatuan
b.
Indonesia adalah negara hukum
c.
Kekuasaan tertinggi
ditangan rakyat
d.
Bentuk Pemerinthan Indonesia adalah Republik
e.
Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI 1945
26. Wewenang
MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
a.
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
b.
Memilih presiden dan wakil presiden
c.
Mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden
d.
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
e.
Memberhentikan presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
27.
Setelah
adanya amandemen I UUD NRI 1945 khususnya pasal 5 ayat 1, mengakibatkan adanya
perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden …
a. memperhatikan keinginan DPR
b. memberi gelar dan tanda kehormatan sesuai UU
c. menyatakan perang dengan persetujuan DPR
d. mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
e. berhak mengajukan RUU kepada DPR
28. Presiden
dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pernyataan tersebut terdapat dalam ...
a.
Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945
b.
Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945
c.
Pasal 7B Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
d.
Pasal 7B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
e.
Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945
29. Pasal 7C Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal yang menyebutkan bahwa …
a.
Negara Indonesia
adalah Negara Hukum
b.
Indonesia adalah
Negara Kesatuan yang berbentuuk Republik
c.
Presiden tidak
dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
d.
Presiden memberi
grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahlamah Agung
e.
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
30. Menurut
pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
....
a.
Dewan Perwakilan Rakyat
b.
Mahkamah Agung
c.
Pengadilan Banding
d.
Menteri Hukum dan HAM
e.
Mahkamah Konstitusi
31. Sifat
Pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 5 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah...
a. jujur, adil, dan mandiri
b. nyata, mandiri, dan adil
c. nasional, tetap, dan mandiri
d. langsung, umum, dan tetap
e. nasional, mandiri, dan langsung
32. Berdasarkan
Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 ,
warga negara Indonesia memilik hak ...
a. Kedudukan yang sama
dalam hukum
b. Kedudukan yang
sama dalam pemerintahan
c. Memasuki
organisasi sosial dan politik
d. Mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Ikut serta dalam
pemelihan umum dan pemerintahan
33. Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasioanal.
Rumusan pasal tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal …..
a.
31
ayat 1
b.
31
ayat 2
c.
31
ayat 3
d.
31
ayat 4
e.
31
ayat 5
34. Negara bertanggung jawab atas
penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pernyataan
tersebut terdapat pada ...
a. Pasal
32 UUD NRI 1945 d. Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945
b. Pasal
33 ayat 1 UUD NRI 1945 e. Pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945
c. Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945
35. Komisi
Yudisial diatur dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada
dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ...
a.
Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung
b.
Melakukan pengawasan atas Anggota DPR
c.
Mengawasi dengan cermat semua
perbuatan para hakim
d.
Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang
e.
Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai
politik.
36. Pada
dasarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/ 1998 adalah ...
a.
Etika Kehidupan Berbangsa
b.
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
c.
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
d.
Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
e.
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme
37. Tentara
Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. menyebabkan
MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI, yaitu ...
a.
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/ 1998
b.
Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000
c.
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
d.
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001
e.
Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
38. Ketetapan
ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa,
dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.
Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan
kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian
lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa. Amanat tersebut terdapat dalam Ketetapan MPR RI, yaitu ...
a.
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/ 1998
b.
Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000
c.
Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000
d.
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001
e.
Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001
39. Pemerintahan
daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas…
a.
Sentralisasi dan Desentralisasi
b.
Desentralisasi dan Midebewind
c.
Otonomi Umum dan Otonomi Khusus
d.
Otonomi dan Tugas
Pembantuan.
e.
Perimbangan Pemanfaatan Sumberdaya Alam
40. Penugasan
dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dinamakan...
a.
Tugas pembantuan
b.
Madebewind
c.
Sentralisasi
d.
Desentralisasi
e.
Otonomi Daerah
41. Yang
dimaksud dengan equality before the law
adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan
istilah due process of law adalah…
a.
Persamaan didalah hukum dan pemerintahan
b.
Asas Praduga Tidak bersalah sebelum diputus pengadilan
c.
Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
d.
Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan
dengan hukum
e.
Proses hukum yang dillaksanakan oleh bbadan-badan
peradilan di Indonesia
42. Perhatikan
data berikut :
1.
adanya mekanisme impeachment.
2.
Presiden dapat membubarkan DPR
3.
Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus
sebagai kepala pemerintahan
4.
adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi
5.
DPR dapat membubarkan kabinet
Berdasarkan data diatas yang
merupakan ciri- ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai oleh nomor ...
a. Nomor
1, 2, dan 3
b. Nomor
1, 3, dan 4
c. Nomor
1, 3, dan 5
d. Nomor
2, 3, dan 4
e. Nomor
2, 4, dan 5
43. Dalam
Sistem Pemilihan Umum, yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan
Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah…
a.
Partai Politik kepada Komisi Pemilihan Umum
b.
Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila
c.
Perwakilan Partai politik pada Dewan Perwakilan Rakyat
d.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta
pemilihan umum
e.
Praksi- praksi dan
Komisi – komisi di Majelis Permusyawaratan Rakyat
44. Kuorum
rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya…
a.
½ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
b.
½ + 1 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.
c.
1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
d.
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
e.
3/4 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
45.
Jika
Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
kepresidenan adalah…
a.
Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri yang
diselenggarakan secara bersama-sama.
b.
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Pertahanan secara bersama-sama.
c.
Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan yang
diselenggarakan secara bersama-sama.
d.
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diselenggarakan secara bersama-sama.
e.
Pemilihan Pejabat sementara presiden dan wakil presiden
sampai dilaksanakannya pemilihan umum yang dipercepat
46. Hak
DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat
dan bernegara adalah hak ...
a.
interpelasi
b.
angket
c.
budget
d.
menyatakan pendapat
e.
mengajukan pertanyaan
47. Penghentian
proses peradilan kepada seseorang sekelompok orang yang diduga telah melakukan
pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang
dihentikan dinamakan ...
a.
grasi
b.
amnesti
c.
abolisi
d.
remisi
e.
rehabilitasi
48. Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pemilihan umum Tahun 2009
didasarkan pada …
a. UU No. 22 tahun
2007 d. Pasal 24 UUD NRI 1945
b. UU No. 42 tahun 2008 e. Pasal 25 UUD NRI 1945
c. UU No. 2 tahun 2008
49. Dalam
mengangkat pejabat negara, seperti Duta Besar, Gubernur Bank Indonesia,
Panglima TNI dan kepala kepolisian. Presiden RI perlu pertimbangan dan/atau
persetujuan dari Lembaga .....
- Komisi Yudisial
- Mahkamah Agung
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Mahkamah Konstitusi
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
50. Dalam
ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan
dengan memiliki paling sedikitnya ...
a.
5 (lima) kabupaten/kota
b.
7 (tujuh) kabupaten/kota
c.
10 (sepuluh) kabupaten/kota
d.
1/2 kabupaten/kota dari jumlah provinsi di seluruh
Indonesia
e.
2/3 kabupaten/kota
dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia
